nusakini.com - Internasional - Kanada dan 40 negara lainnya menuntut Cina untuk mengizinkan ketua HAM PBB untuk mengakses Xinjiang guna menginvestigasi laporan-laporan bahwa lebih dari sejuta umat Muslim Uyghur ditahan dan disiksa atau dipekerjakan paksa.

Duta Besar Kanada, Leslie Norton menyampaikan bahwa mereka sangatlah khawatir mengenai situasi hak asasi manusia di Xinjiang.

Pernyataan Dewan HAM di Jenewa didukung oleh Australia, Inggris, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Spanyol, dan Amerika Serikat beserta negara-negara lainnya.

• Harmony for the Pacific: Menyatukan Indonesia dan Pasifik Melalui Budaya
• Tak Yakin Dapat Partai, Cagub Mestinya Kumpulkan KTP Warga
• Pakar Politik: Kotak Kosong Adalah Bagian dari Demokrasi
• Tak Berniat Tinggal di Rumah Dinas Wapres, Gibran: Biar untuk Kepentingan Masyarakat
• Gerindra Telah Rekomendasikan Cagub dan Cawagub di 15 Provinsi, Sulsel Belum Ada

Ketua Dewan HAM Michelle Bachelet menuntut Beijing untuk mengizinkan dirinya dan pengamat independen untuk mengakses Xinjiang secara langsung. Ia juga meminta Cina untuk mengakhiri penahanan kaum Uyghur dan umat Muslim yang dilakukan secara sewenang-wenang.

Dalam pernyataannya, laporan-laporan kredibel mengindikasi lebih dari satu juta warga ditahan di Xinjiang. Selain itu kaum Uyghur dan umat monoritas diawasi ketat serta dibatasi kebebasannya. Pernyataan yang diwakili oleh Kanada ini juga menyampaikan bahwa banyak laporan mengenai penyiksaan, paksaan sterilisasi, kekerasan seksual, dan pemisahan paksa anak dari orang tuanya.

Cina menyangkal bahwa mereka memperlakukan kaum Uyghur secara tidak adil. Kaum Uyghur tadinya adalah pihak mayoritas di tanah mereka sebelum akhirnya etnis Cina Han mulai berpindah ke sana. Beijing juga menyanggah semua tuduhan kekerasan bagi kaum Uyghur dan umat Muslim. Mereka menyatakan kamp Xinjiang adalah pusat pelatihan yang dibutuhkan untuk melawan paham ekstremisme agama.

 Bachelet memberitahu Dewan HAM pada hari Senin (21/6) bahwa ia mengharapkan adanya persetujuan untuk mengunjungi Cina, termasuk Xinjiang untuk menguji laporan-laporan mengenai pelanggaran HAM terhadap umat Muslim Uyghur. Mereka telah melakukan negosiasi mengenai kasus ini semenjak bulan September 2018.

Cina merespon pernyataan tersebut dengan menargetkan Kanada yang menuding mereka menahan dua warganya pada bulan Desember 2018. Mereka menyatakan bahwa mereka 'mengkhawatirkan' pelanggaran HAM terhadap orang pribumi di Kanada. Beberapa minggu lalu, diberitakan bahwa pemerintahan Kanada menutupi pembunuhan dan penguburan anak-anak pribumi di negara mereka.